DPR Tegur Pigai Imbas Usul Tambahan Anggaran Rp492,9 M di Tengah Rapat

Komisi XIII DPR secara resmi menegur Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Teguran keras ini dilayangkan karena Pigai mengajukan usulan tambahan anggaran secara mendadak. Usulan fantastis tersebut disampaikan di tengah jalannya rapat kerja bersama para anggota legislatif. Pertemuan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mempertanyakan etika pengajuan anggaran mendadak tersebut. Menurut Willy pihak kementerian seharusnya menyampaikan dokumen materi usulan sebelum rapat dimulai. Hal ini penting agar para anggota memiliki waktu mempelajari materi terlebih dahulu. Prosedur formal ini harus dihargai demi menjaga transparansi anggaran negara.

Willy Aditya menekankan pentingnya niat baik dalam menjaga tata kelola pemerintahan. Beliau memperingatkan jangan sampai kesalahan kecil merusak hubungan kerja sama harmonis. Rapat kerja tersebut sempat diwarnai ketegangan kecil akibat interupsi dari anggota. Meskipun demikian pihak DPR tetap mengapresiasi kehadiran langsung sang menteri.

Kami sudah minta untuk niat baik. Kenapa baru disusulin di dalam rapat? Gimana mau bahasnya? Ininya sudah bagus, kami apresiasi ini. Jangan gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga.

Pada kesempatan itu Natalius Pigai mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp492,9 miliar. Pagu indikatif awal Kementerian HAM dalam RAPBN 2027 sebesar Rp728 miliar. Tambahan ini diusulkan untuk mendukung program kerja kementerian yang baru dibentuk. Pigai berdalih bahwa anggaran awal tersebut sangat minim untuk mencakup seluruh wilayah kerja Indonesia.

Pigai merinci alokasi anggaran tambahan tersebut ke dalam dua program utama. Program penegakan HAM mendapatkan alokasi usulan sebesar Rp224,9 miliar rupiah. Sementara itu program dukungan manajemen menyerap porsi terbesar yaitu Rp267,9 miliar rupiah. Angka ini dinilai cukup besar untuk kementerian yang baru berjalan beberapa bulan.

Pengajuan ini langsung menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi dan pengamat anggaran. Banyak pihak menilai usulan manajemen terlalu gemuk dibanding program rill penegakan HAM. Namun Pigai bersikeras bahwa dukungan manajemen sangat vital untuk operasional kantor baru. Beliau berharap DPR dapat memahami kendala administratif yang dihadapi kementeriannya.

Dukungan Dan Catatan Kritis Dari Komisi XIII DPR

Merespons usulan tersebut Willy Aditya menyatakan DPR mendukung penuh program penegakan HAM. Namun pihak legislatif memberikan catatan keras untuk anggaran dukungan manajemen kantor. DPR memutuskan untuk menolak usulan tambahan dana operasional manajemen yang diajukan Pigai. Keputusan ini diambil secara bulat oleh pimpinan sidang komisi setelah mendengar masukan anggota.

Willy menawarkan jalan tengah dengan menyetujui anggaran program pemajuan penegakan HAM saja. Kebijakan ini dinilai adil dan sesuai dengan fungsi utama kementerian tersebut. Komisi XIII berkomitmen mengawal transparansi anggaran di setiap kementerian mitra kerja mereka. Sikap kritis ini diambil demi menjaga akuntabilitas keuangan negara di mata publik.

Langkah pengetatan ini sejalan dengan arahan presiden untuk efisiensi perjalanan dinas dan operasional. DPR tidak ingin anggaran negara habis hanya untuk fasilitas kantor kementerian baru. Fokus utama anggaran harus langsung menyentuh program yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Penegakan hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama kerja kementerian.

Kritik Tajam Rieke Diah Pitaloka Terhadap Anggaran Transisi

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka turut menyampaikan kritik tajam. Beliau mempertanyakan porsi anggaran manajemen yang dinilai terlalu mendominasi total usulan. Rieke merujuk pada ketentuan Perpres 156 Tahun 2024 tentang tugas kementerian. Berdasarkan aturan tersebut tugas utama kementerian adalah pelayanan dan pemulihan korban kejahatan HAM.

Rieke menduga ketidakseimbangan alokasi ini terjadi karena kementerian masih dalam masa transisi. Pembagian struktur organisasi yang belum matang memicu tingginya kebutuhan operasional awal kantor. Namun hal tersebut tidak boleh mengorbankan program rill pemajuan hak asasi manusia. Beliau meminta Pigai untuk melakukan penyesuaian ulang terhadap draf usulan anggaran.

Kementerian HAM diharapkan mampu membuktikan efektivitas kinerja mereka kepada publik secara nyata. Rieke menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara harus dipertanggungjawabkan dengan hasil kerja nyata. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik terkait perlindungan hukum dan hak asasi. Pihak legislatif akan terus memantau perkembangan penyerapan anggaran kementerian.

Upaya Penyempurnaan Program Kerja Kementerian HAM

Menanggapi kritik anggota dewan Pigai berjanji akan meninjau kembali usulan anggaran tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi lebih intens dengan Kementerian Keuangan untuk penyelarasan program kerja. Langkah penyempurnaan ini diharapkan selesai sebelum pembahasan anggaran final di tingkat banggar. Publik menanti langkah nyata kementerian ini dalam menyelesaikan berbagai kasus HAM.

Dalam rangka memenuhi standar publikasi berita nasional kami menyertakan tautan referensi eksternal. Informasi resmi mengenai DPR RI dapat diakses melalui portal DPR RI. Tautan eksternal berita pembanding juga tersedia secara lengkap di CNN Indonesia. Pembaca juga dapat meninjau berita terkait di website kami seperti Kebijakan Privasi kami.

Mari kita bersama mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja setiap lembaga negara kita. Pengawasan aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk jalannya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Setiap kritik yang membangun menjadi masukan berharga demi kemajuan bangsa masa depan. Bersama kita wujudkan Indonesia yang adil sejahtera bagi seluruh rakyat.